DERING MEDIA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, dengan target jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan, saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar, termasuk karena banyaknya lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Prabowo.
Pemerintah kemudian melakukan perampingan dengan mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Langkah itu, menurutnya, telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Prabowo.
Pembenahan tersebut juga disebut berdampak terhadap kinerja sejumlah BUMN. Pada semester I 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau tumbuh 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Prabowo menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar keuntungan. Pemerintah juga mendorong perusahaan negara menjadi penggerak industrialisasi dan hilirisasi nasional melalui Danantara.
Hingga kini, Danantara telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026. Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, hingga proyek waste to energy.
Selain mendorong hilirisasi, pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo.
Pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi dan secara bertahap mencakup seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Prabowo menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
